Di Balik Ancaman Blokir BlackBerry


BERIKUT BEBERAPA ANTIKEL TENTANG PEMBLOKIRAN AKSES BLACKBERRY DIKUTIP DARI BEBERAPA SITUS WARTA DIGITAL

Protes  yang merebak, tidak menyurutkan niat Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring untuk memblokir layanan akses Blackberry di Indonesia. Ia tetap akan melakukan pemblokiran jika RIM tak segera mengindahkan tututannya.

“Niat larang layanan yang terindikasi tak patuhi hukum, walau tak populer, harus dilakukan agar ada kepastian dan dihormatinya hukum negeri ini,” kata Tifatul di laman twitter-nya@tifsembiring, Minggu malam, 9 Januari 2011. “Diskriminatif jika biarkan Blackberry lolos.”

Dari sejumlah tuntutan kepada RIM, ada sejumlah kesepakatan yang akan dijalankan. Namun, ada beberapa poin, yang menurutnya, tidak sesuai kesepakatan. “Betul RIM sudah buka kantor di Indonesia, tapi ‘hari gini’ PJ-nya masih di Kanada.”

Berikut delapan tuntutan yang disodorkan kepada RIM:

1. Kita minta RIM agar hormati & patuhi Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia, terkait UU 36/1999, UU 11/2008 dan UU 44/2008.

2. Kita minta RIM agar buka perwakilan di Indonesia, karena pelanggan RIM di Indonesia untuk Blackberry sudah lebih dari 2 juta.

3. Kita Minta RIM agar membuka service center di Indonesia untuk melayani & mudahkan pelanggan mereka yang WNI.

4. Kita minta RIM agar merekrut dan menyerap tenaga kerja Indonesia secara layak dan proporsional.

5. Kita minta RIM agar sebanyak mungkin menggunakan konten lokal Indonesia, khususnya mengenai software.

6. Kita minta RIM agar memasang software blocking terhadap situs-situs porno, sebagaimana operator lain sudah mematuhinya.

7. Kita minta RIM agar bangun server/ repeater di Indonesia, agar aparat hukum dapat lakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan, termasuk koruptor.

8. Sejauh ini terkesan RIM mengulur-ulur waktu untuk menjalankan komitmen mereka. Apakah kita sebagai bangsa mau diperlakukan seperti itu?

“Rencana pemblokiran yang akan dilakukan pemerintah terhadap layanan BlackBerry itu akibat masih dimungkinkannya pengguna mengakses konten porno lewat BlackBerry,” kata Gatot S Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, menambahkan.

Rencana pemerintah memblokir izin operasi produsen Blackberry, Research In Motion (RIM) di Indonesia per 17 Januari sudah harga mati. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan sudah tidak ada toleransi lagi kepada pabrikan telepon seluler asal Kanada itu. Tifatul mengimbau publik bersiap jika pada pekan depan fasilitas Blackberry yang disediakan sejumlah operator tidak bisa dioperasikan lagi di Indonesia.

“Karena sejauh ini terkesan RIM mengulur-ulur waktu untuk menjalankan komitmen mereka. Pemerintah tidak akan mundur selangkah pun,” kata Tifatul di Jakarta Minggu, Minggu (9/1).

Seperti diwartakan, Kemenkominfo akan mencabut izin usaha RIM dalam dua pekan mendatang karena mereka menolak memblokir akses terhadap situs porno. Dalam pertemuan terakhir, RIM mengeluhkan besarnya biaya dan investasi untuk memblokir konten pornografi secara khusus di wilayah Indonesia.

RIM kemudian mengusulkan untuk mengarahkan beban investasi sensor konten pornografi di Blackberry kepada operator di Indonesia. Namun, rencana itu belum menghasilkan solusi konkret karena itu Kemenkominfo berang dan akan memblokir operasi RIM di Indonesia.

Tifatul mengatakan, RIM harusnya patuh kepada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia seperti operator lain. Pihaknya tidak akan memberi perlakuan istimewa kepada BlackBerry walaupun pelanggannya sudah mencapai angka 2 juta orang di Indonesia.
Berbeda dengan ponsel lain hanya BlackBerry yang menggunakan skema bisnis internet menggunakan jalur sendiri untuk koneksi internet internasionalnya. Sementara ponsel yang lain hanya mengandalkan jaringan yang disediakan operator lokal dengan izin Menkominfo.

Tifatul menjelaskan, isu filter internet hanya satu dari sekian banyak kewajiban yang harus dipenuhi RIM jika ingin berbisnis di Indonesia. Hal lain yang selama ini tidak diperhatikan oleh RIM adalah kewajiban pajak seperti PNBP (pendapatan negara bukan pajak), kontribusi USO (universal service obligation), dan lawful interception atau penyadapan. “Semua terpusat di Kanada dan itu tidak adil,” kata Tifatul.

Secara umum, Tifatul memiliki tujuh permintaan kepada RIM. Antara lain, agar RIM menghormati Peraturan UU 36/1999, UU 11/2008 dan UU 44/2008, RIM juga harus membuka kantor di Indonesia, RIM harus membuka service center, RIM juga wajib merekrut tenaga kerja lokal. Selanjutnya, Tifatul meminta RIM menggunakan konten lokal Indonesia, khususnya software, Rim juga wajib memasang software blocking situs porno.

“Dan yang terpenting, RIM agar membangun server/repeater di Indonesia, sehingga aparat penegak hukum bisa melakukan penyelidikan kepada pelaku kejahatan,” tegas dia.

Tuntutan Tifatul memang berdasar. RIM memang sudah membuka kantor perwakilan di Indonesia sejak 9 November 2010 silam. RIM juga sudah berkomitmen membuka 36 pusat layanan resmi BlackBerry di Indonesia sampai akhir tahun lalu dan akan terus ditambah.

Namun, ketika pemerintah berunding dengan RIM terkait blokir situs porno dan urusan pajak, pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan oleh perwakilan Indonesia. Seaka-akan kantor perwakilan dan service center di Indonesia hanyalah upaya untuk meredam pemerintah dan mereka tetap bisa berbisnis tanpa kontribusi konkret kepada Indonesia.

Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan memblokir akses layanan BlackBerry seperti kebijakan yang diterapkan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Sebab, pemblokiran harus dilihat dari tingkat urgensi dan dasar hukum yang kuat.

Penegasan ini disampaikan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menanggapi keresahan yang berkembang di kalangan pengguna dan pengembang aplikasi BlackBerry.

“Kami perlu meluruskan kesalahpahaman yang berkembang. Tidak benar bahwa kami telah menyatakan akan memblokir BlackBerry,” tegas Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot S Dewa Broto, saat dikonfirmasi detikINET, Kamis (5/8/2010).

“Kami memang pernah meminta RIM (Research in Motion, prinsipal BlackBerry) agar mau membuka akses data dan membangun server-nya di Indonesia. Tapi kami hanya sekadar mengimbau, bukan mengancam untuk langsung blokir,” lanjut dia.

Lebih lanjut, Gatot menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak bisa sembarang mengeluarkan kebijakan pemblokiran BlackBerry seperti UEA dan Arab Saudi, karena dalam kasus ini tidak ada dasar hukum yang kuat.

“Selain tidak ada dasar hukum yang kuat, kami juga belum melihat urgensinya. Jadi, tidak ada sanksi, meski tidak tertutup kemungkinan jika memang di kemudian hari kami perlu data yang menyangkut urusan keamanan negara,” jelasnya.

Atas dasar hukum yang kuat, kata Gatot, Kementerian Kominfo pada 2009 lalu sempat mengancam akan membekukan sertifikat izin impor BlackBerry, karena RIM belum menyediakan service center untuk pelanggan jika terjadi kerusakan handset.

“Itu salah satu contoh bukti konkret bahwa langkah kebijakan yang kami tempuh berlandaskan dasar hukum yang kuat, Peraturan Menteri No. 29/2008 tentang sertifikasi. Sejauh ini, RIM sudah cukup kooperatif,” jelas juru bicara Kominfo.

Menteri Kominfo Tifatul Sembiring juga sudah memastikan Indonesia tidak akan ikut memblokir BlackBerry. Pernyataan menteri meluncur lewat akun Twitter sejak ramai diributkan oleh para pengembang aplikasi BlackBerry.

 

Sumber –> VIVAnews / JPNN / detikInet

 

 

 

Satu Balasan ke Di Balik Ancaman Blokir BlackBerry

  1. Akhirnya BB gak diblokir sama pak menteri.🙂
    Semoga pihak RIM juga memperhatikan permintaan pak menteri.🙂

Monggoh dikomentari dibawah....

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: